Icon-email Youtube Instagram

SELAMAT DATANG DI WEBSITE PPID FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Informasi Berkala

Informasi wajib diumumkan secara berkala

Profil Lembaga Pendidikan

Domisili dan alamat lengkap

Struktur organisasi

Visi, Misi dan Tujuan lembaga pendidikan

Himne/Mars FKM UNHAS

Rencana Induk Strategis

Rencana Induk Penelitian

Sarana dan prasarana

Kegiatan dan Kinerja Lembaga Pendidikan

Renstra Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2022-2026

Kontrak Kinerja antara Dekan dan Rektor Unhas Tahun 2026

Profil Pimpinan

Profil Singkat Pimpinan dan Pejabat Struktural

Penerimaan Mahasiswa Baru

Sarjana (SNBP, SNPT, Jalur Mandiri: Jalur Ketua OSIS, JNS, UTBK, JNS Non-UTBK, POSK, Vokasi D4 Terapan, dan Kelas Internasional)

Magister (S2)

Doktoral (S3)

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara / Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKPN / LHKASN)

LHKPN Dekan

LHKPN Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

LHKPN Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sumber Daya 

LHKPN Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi dan Alumni

LHKPN Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi (GPM-PR)

LHKPN Kepala Tata Usaha

Pengadaan Barang

SOP Pengadaan Barang Non Tender

Dana APBN (LPSE UNHAS)

Dana Non APBN (SPSE UNHAS)

Pengadaan 2026

Administrasi Pendidikan

Kalender Akademik Unhas TA 2026/2027

Jadwal Kuliah Semester Awal TA 2026/2027

Sarana Pembelajaran dan penunjang

Pengelolaan Administrasi Persuratan

Administrasi Persuratan

Surat Surat Pimpinan

Keuangan

Siklus Perencanaan dan Penganggaran

RKA Tahun 2026

Realisasi Anggaran 2026

 

Laporan Kinerja Pelayanan

Laporan Kepuasan Pelayanan Pelanggan 2025

LAPORAN ANALISIS Kuesioner Evaluasi Pembelajaran Akhir Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026

Pengelolaan Informasi Publik

Nomor Kontak / WA : +62 811-4143-3300

Alamat e-mail PPID Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : ict.fisip@unhas.ac.id

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik

Tata Cara Pengaduan Penyalahguaan Wewenang Pejabat Badan Publik

Informasi Lain yang diatur Undang-undang

Formulir Permohonan Informasi Publik

Daftar Informasi Publik

Prosedur Operasi Standar

PPID Pelaksana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik

Standar Publikasi Penyelesaian Mahasiswa S1

Standar Publikasi Penyelesaian Mahasiswa S2,S3

SOP Magang Mahasiswa

Rekapitulasi Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Hak Kekayaan Interlektual​

Data Statistik

Akreditasi Nasional

Program Sarjana

Antropologi

Ilmu Administrasi Publik

Ilmu Hubungan Internasional

Ilmu Komunikasi

Ilmu Pemerintahan

Ilmu Politik

Sosiologi

Perpustakaan dan Sains Informasi

Program Magister

Antropologi

Ilmu Administrasi Publik

Ilmu Hubungan Internasional

Ilmu Komunikasi

Ilmu Pemerintahan

Ilmu Politik

Sosiologi

Program Doktor

Antropologi

Ilmu Administrasi Publik

Ilmu Komunikasi

Ilmu Politik

Sosiologi

Akreditasi Internasional

FIBAA

S1 Ilmu Hubungan Internasional

S1 Ilmu Komunikasi

S2 Ilmu Administrasi Publik

AUN-QA

S1 Ilmu Pemerintahan

S1 Antropologi

S1 Ilmu Adminitrasi Publik

S1 Ilmu Politk

S1 Sosiologi

Informasi Setiap Saat

Informasi wajib diumumkan setiap Saat

Perjanjian Badan Publik Dengan pihak ketiga

Mou/LOI/ Nota Kesepahaman/ Nota Kerja Sama/ sejenisnya dan dokumen pendukung

Kerjasama

Dokumen Kerjasama Nasional
Dukumen Kerjasama Internasional

Informasi Tentang Organisasi, Administrasi,Kepegawaian dan Keungan Fakultas

Anggaran Umum dan Laporan Keuangan Instansi Pendidikan Termasuk Unit Pelaksana Teknis

Laporan Kinerja Pelayanan

Data Statistik

Kegiatan dan Kinerja Lembaga Pendidikan

Administrasi Pendidikan

Informasi Serta Merta

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta

Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta/segera/urgen berupa Informasi yang meliputi/berkaitan dengan kondisi

Informasi Dikecualikan

Informasi Publik yang Dikecualikan terdiri atas

Informasi Publik yang Dikecualikan terdiri atas

STATE SECRET

BUSINESS CONFIDENTIAL

CONFIDENTIALITY OF PERSONAL RIGHTS

Informasi Publik yang Dikecualikan tidak dapat diberikan kepada Pemohon Informasi Publik.